PROGRAM PASCASARJANA FISIP UNIVERSITAS MOESTOPO SELENGGARAKAN SIDANG TERBUKA DOKTOR
Jakarta – Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menyelenggarakan Sidang Terbuka Doktor Program Studi Administrasi Publik pada Sabtu, 7 Februari 2026, bertempat di Gedung F.X. Soeseko Moestopo, Kampus II Universitas Moestopo, Jakarta.
Sidang terbuka ini dibuka oleh Ketua Sidang sekaligus Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. H. Muhammad Saefulloh, M.Si. Dalam sambutannya, Rektor berpesan agar para lulusan doktor tidak melupakan almamater serta senantiasa menjaga nama baik Universitas Moestopo, yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai toleransi dan keberagaman.
Pada kesempatan tersebut, M. Albahori mempertahankan disertasi berjudul “Implementasi Kebijakan Tahapan Pemilu Berbasis Digital di Sumatera Selatan Tahun 2024”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai persoalan dalam pemilu digital, seperti pelanggaran asas pemilu, anomali dan manipulasi data, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan budaya digital, serta kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital seperti SIPOL, SILON, dan SIREKAP telah meningkatkan efisiensi administrasi pemilu, namun masih menghadapi kendala teknis, keterbatasan SDM, kesalahan konversi data, serta persoalan transparansi yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan tiga teori secara simultan serta penekanan pada etika, moralitas, dan integritas sebagai fondasi utama demokrasi digital. Penelitian merekomendasikan penguatan infrastruktur teknologi, literasi digital, etika penyelenggara pemilu, serta evaluasi menyeluruh kebijakan pemilu digital ke depan.
Selain itu, sidang terbuka juga menghadirkan pemaparan disertasi dari Pesta Evaria Simbolon yang meneliti profesionalisme Tenaga Ahli DPR RI dalam perspektif kebijakan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa profesionalisme Tenaga Ahli berpengaruh signifikan terhadap kualitas kebijakan publik, namun masih terkendala oleh rekrutmen yang belum transparan, penempatan yang tidak sesuai kompetensi, sistem kompensasi yang belum adil, serta lemahnya evaluasi kinerja. Disertasi ini menempatkan Tenaga Ahli sebagai aktor strategis, bukan sekadar pendukung teknis, dan merekomendasikan reformasi sistemik berbasis meritokrasi dan etika kelembagaan.
Sidang terbuka juga menampilkan disertasi Abdulloh Sholikhudin yang mengkaji implementasi kebijakan Jaringan Gas Nasional (Jargas) dalam mendorong perekonomian rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menunjukkan bahwa Jargas memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan, namun belum optimal akibat hambatan komunikasi publik, koordinasi pusat–daerah, ketergantungan APBN, serta ketiadaan perencanaan teknis-geospasial. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyempurnaan model implementasi kebijakan dengan menambahkan dimensi ekonomi-kompetisi, sinergi multi-aktor, keberlanjutan finansial, dan konteks teknis-geospasial.
Menutup rangkaian kegiatan, Dekan FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. H. Ryantori, M.Si, menyampaikan harapan agar para doktor baru mampu memberikan manfaat nyata bagi keluarga, masyarakat, dan pengembangan keilmuan, serta menjadi kebanggaan bagi Universitas Moestopo.
