FGD “Indonesia dan Solidaritas Global South Menyikapi Situasi Venezuela”

Jakarta - Center for Latin America (CeLA) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Indonesia dan Solidaritas Global South Menyikapi Situasi Venezuela” pada Kamis, 12 Februari 2026 di Ruang MUN, Lt. 3 UPDM (B).

FGD ini dihadiri oleh Duta Besar Republik Bolivar Venezuela untuk Indonesia, H.E. Enrique Antonio Acuna Mendoza, serta dimoderatori oleh Ahmad Mulyadi, Ph.D. Diskusi diikuti oleh perwakilan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), Departemen HI Universitas Indonesia, BINUS, UPN, Universitas Budi Luhur, International University Liaison Indonesia (IULI), Universitas 17 Agustus 1945, dan Universitas Jayabaya.

Dalam FGD ini, Duta Besar Mendoza menjelaskan posisi pemerintah Venezuela terkait situasi pasca penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores pada 3 Januari 2026. Dalam paparannya, beliau menekankan bahwa tindakan tersebut dipandang sebagai pelanggaran kedaulatan negara dan hukum internasional.

Pemerintah Venezuela saat ini dipimpin oleh Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai Presiden sementara, dengan pembentukan dua komisi nasional untuk mengevaluasi peristiwa penangkapan dan memulihkan stabilitas negara. Venezuela juga membuka ruang dialog multilateral, termasuk dengan akademisi Indonesia, guna mendorong resolusi melalui mekanisme internasional.

Dalam sesi diskusi, Ibu Kesi Yovana juga menyoroti pentingnya membangun solidaritas global yang lebih efektif melalui pendekatan opini publik, khususnya di Amerika Serikat. Menurutnya, tekanan internasional tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur diplomatik formal, tetapi juga melalui penguatan kesadaran masyarakat sipil dan opini publik di Amerika Serikat itu sendiri. Opini publik domestik dinilai memiliki potensi signifikan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri pemerintahnya sendiri, disamping pendekatan berbasis advokasi global dan jejaring akademik yang juga menjadi salah satu strategi yang relevan dalam konteks ini.

Diskusi juga membahas pentingnya sikap Indonesia dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif, termasuk perlunya pendekatan yang etis dan berbasis hukum internasional dalam menyikapi konflik global.

Sebagai tindak lanjut, FGD menghasilkan enam (6) poin rekomendasi kebijakan yang akan dirumuskan dalam policy brief dan disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu:

1. Mengecam tindakan sewenang-wenang terhadap kepala negara berdaulat yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional;
2. Menyerukan pembebasan dan pengembalian Presiden Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores ke Venezuela;
3. Menegaskan kembali pentingnya prinsip kedaulatan negara, non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, dan imunitas kepala negara;
4. Memperkuat solidaritas negara-negara Global South guna mencegah preseden serupa di masa depan;
5. Mendorong pencabutan embargo atau sanksi yang berdampak pada kesejahteraan dan kemanusiaan;
6. Mendorong agar isu ini masuk dalam agenda pembahasan Dewan Keamanan PBB.

Perwakilan AIHII menyambut baik inisiatif ini dan turut mendorong adanya dialog lanjutan dengan Kementerian Luar Negeri RI agar rekomendasi akademik dapat dikaji bersama praktisi kebijakan luar negeri.