Tiga Gagasan, Satu Dedikasi: DAP FISIP Moestopo Dorong Transformasi Administrasi Publik melalui Riset dan Inovasi

Jakarta, 9 September 2026 — Ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang sidang. Ia tumbuh melalui keberanian untuk meneliti, menguji persoalan nyata, dan menghadirkan gagasan yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Semangat itulah yang terasa dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Doktor Administrasi Publik (DAP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang diselenggarakan pada 9 September 2026 di Kampus I Universitas Moestopo.

Sidang tersebut menjadi momentum penting bagi tiga promovendus—Isidorus Anung Prabadhi, Iman Santoso, dan Ali Muhammad—yang masing-masing menghadirkan penelitian dengan fokus berbeda, namun memiliki benang merah yang sama: menghadirkan kontribusi pemikiran bagi penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.

Sidang terbuka tersebut dibuka oleh Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) sekaligus Ketua Sidang, Dr. H. Muhammad Saifulloh, S.Sos., M.Si. Dalam pesannya, Rektor menyampaikan bahwa capaian akademik yang diraih hendaknya tidak berhenti sebagai sebuah prestasi pribadi, tetapi dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya bagi keluarga dan masyarakat.

Rektor juga mengingatkan para promovendus untuk senantiasa menjaga hubungan dengan almamater dan membawa nama baik Universitas Moestopo, khususnya FISIP, di mana pun mereka berada.

Pesan senada disampaikan Kepala Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Moestopo, Dr. Pandji Sukmana, S.Sos., M.Si. Ia berpesan agar ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan doktoral dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara luas.

“Jangan pernah berpuas diri dengan capaian yang telah diraih. Terus kembangkan ilmu, berikan manfaat bagi masyarakat, dan selalu ingat serta jaga almamater dengan baik,” menjadi pesan yang menegaskan bahwa gelar doktor bukanlah akhir dari perjalanan akademik, melainkan awal dari tanggung jawab keilmuan yang lebih besar.

Isidorus Anung Prabadhi: Transformasi Digital Membutuhkan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan

Promovendus Isidorus Anung Prabadhi mengangkat disertasi berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Lingkungan Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum Republik Indonesia.”

Penelitian ini melihat implementasi SAKTI sebagai bagian dari transformasi digital dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Sistem tersebut diharapkan mampu mendukung pengelolaan fiskal yang lebih efisien, terintegrasi, dan real-time.

Namun, transformasi digital tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Penelitian ini menemukan sejumlah tantangan, antara lain instabilitas sistem pada saat pelaporan, masih adanya bottleneck pada modul manual, kekakuan postur anggaran, variasi literasi digital, serta rotasi staf yang relatif cepat.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus intrinsik, penelitian dilakukan di Politeknik Imigrasi dengan melibatkan perspektif manajerial, teknis, dan eksternal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKTI berhasil secara parsial, terutama dalam mendukung akuntabilitas dan kepatuhan fiskal. Menariknya, keberhasilan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh teknologi. Kualitas informasi, kepemimpinan transformasional, dan manajemen perubahan turut menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan implementasi kebijakan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital birokrasi pada akhirnya bukan hanya persoalan sistem, melainkan juga persoalan manusia, kepemimpinan, dan kemampuan organisasi beradaptasi.

Penelitian ini merekomendasikan pengembangan fitur teknis sistem, peningkatan kualitas layanan dukungan, peningkatan kompetensi internal, serta transformasi kebijakan anggaran agar lebih proporsional dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Iman Santoso: Data Terintegrasi untuk Kebijakan Pemasyarakatan yang Lebih Adaptif

Sementara itu, Iman Santoso menghadirkan penelitian yang berfokus pada pengembangan kebijakan pemasyarakatan berbasis data melalui disertasi mengenai pemetaan residivis dengan pendekatan Single Identity Number (SIN).

Penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas I Cipinang Jakarta ini berangkat dari persoalan fragmentasi data narapidana, belum optimalnya pemanfaatan basis data pemasyarakatan, serta kebutuhan untuk memahami riwayat dan potensi residivisme secara lebih komprehensif.

Melalui pendekatan mix method sequential explanatory, penelitian ini menghasilkan pengembangan konseptual “Bryson 2.0: Model Perencanaan Strategis Koreksional Berbasis Single Identity Number (SIN)”.

Model tersebut merupakan rekonstruksi dari model perencanaan strategis Bryson yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik yang bersifat koersif dan memiliki tingkat risiko tinggi.

Bryson 2.0 mendorong perubahan pendekatan perencanaan dari pola linier-statis menuju pola yang lebih sibernetis dan adaptif melalui integrasi data berbasis SIN. Model ini juga memasukkan variabel kriminogenik dan faktor jaringan dalam identifikasi isu strategis serta mengarahkan perencanaan pada desistance outcome planning.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya dilihat dari output perencanaan, tetapi juga dari kemampuan kebijakan dalam mendorong penurunan residivisme, reintegrasi sosial, dan perubahan perilaku narapidana yang dapat dipantau secara longitudinal.

Penelitian ini sekaligus menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, optimalisasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan regulasi dan penelitian lanjutan mengenai pemanfaatan SIN.

Ali Muhammad: Membangun Pembinaan Narapidana yang Dinamis dan Responsif

Promovendus ketiga, Ali Muhammad, mengkaji efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dan pembinaan narapidana melalui klasifikasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang.

Penelitian ini hadir di tengah berbagai tantangan pemasyarakatan, seperti overcrowding, residivisme, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya pelaksanaan program pembinaan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian menemukan bahwa klasifikasi narapidana telah digunakan sebagai dasar dalam proses penempatan dan pembinaan. Proses tersebut mencakup pengenalan lingkungan, asesmen risiko dan kebutuhan, input data ke Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), penataan blok hunian, hingga evaluasi program pembinaan.

Meski demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain komunikasi kebijakan, pemahaman petugas, keterbatasan asesor, sarana dan prasarana, anggaran, serta koordinasi antarunit.

Sebagai kebaruan penelitian, Ali Muhammad menawarkan Model Klasifikasi Narapidana Dinamis Berbasis Risk–Need–Responsivity (RNR) dan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Model tersebut mengintegrasikan monitoring dan re-asesmen secara berkala sehingga klasifikasi narapidana dapat disesuaikan dengan perubahan tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan.

Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pembinaan yang lebih adaptif dan responsif sekaligus memperkuat upaya mengurangi risiko residivisme.

Dari Ruang Akademik untuk Indonesia

Tiga penelitian yang dipresentasikan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor DAP FISIP Universitas Moestopo menunjukkan bahwa persoalan administrasi publik semakin membutuhkan pendekatan yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada dampak.

Mulai dari transformasi digital tata kelola keuangan pemerintahan, integrasi data dalam kebijakan pemasyarakatan, hingga pengembangan model pembinaan narapidana, ketiganya memperlihatkan satu pesan penting: kebijakan publik yang baik harus mampu menjawab persoalan nyata dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Bagi FISIP Universitas Moestopo, lahirnya para doktor bukan sekadar bertambahnya capaian akademik. Lebih dari itu, setiap doktor yang lahir membawa harapan agar ilmu yang diperoleh dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk gagasan, inovasi, pengabdian, dan solusi.

Sebab, pada akhirnya, gelar doktor bukan tentang seberapa tinggi seseorang mencapai jenjang pendidikan, tetapi tentang seberapa jauh ilmu yang dimiliki mampu memberikan arti bagi kehidupan.

FISIP Universitas Moestopo — Berilmu, Berdampak, dan Mengabdi untuk Indonesia.